Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Pungutan liar (pungli) merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan agama, bahkan sekecil apapun dalam nilai rupiah yang dipungut tanpa aturan merupakan pungutan liar.

Praktek pungli juga menjadi persoalan yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dan juga menurunya daya saing bangsa Indonesia.

Demikian dikatakan Plt Bupati Aceh Tamiang M Ali Alfata, usai melakukan pengambilan sumpah pada acara pengukuhan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang berlangsung di gedung tribun Setdakab, Rabu (25/1).

Ia mengatakan, pemberantasan praktek pungli tidak dipandang dari besar kecilnya pungutan, akan tetapi lebih mewujudkan pelayanan publik yang betul-betul bebas dari pungli, dan bebas dari moral buruk.

Plt Bupati mengatakan, pembentukan Unit Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar kabupaten Aceh Tamiang merupakan menindaklajuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, seluruh Satgas Saber Pungli diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang, dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas.

"Karena menghilangkan pungli juga termasuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujar Ali Alfata.Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Ali Alfata juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat pungli.

"Masyarakat harus berani menolak dan melaporkan jika ditemukannya prktek pungli," ujarnya, seraya mengatakan jika masyarakat memaklumi dan menerima praktek pungli dikwatirkan pungli akan menjadi budaya yang pada akhirnya akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Lanjutnya, begitu juga kepada seluruh SKPK dan instansi agar dapat bertindak tegas terhadap praktek pungli di masing-masing instansi dan melakukan inovasi dengan memanfaatkan tehnologi informasi dalam rangka meminimalisir peluang terjadinya pungli.

Dia berharap, dengan pengukuhan Saber Pungli yang dilaksanakan ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, akan tetapi harus dapat dilaksanakan secara akumulatif sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada orang banyak.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolres Aceh Tamiang AKBP Yoga Prastyo, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Juanda, Kadis Syariat Islam Saiful Umar, serta perwakilan SKPK dan instansi lainnya. [] medanbisnisdaily.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.