Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Terkait peleburan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang hingga saat ini belum dilaksanakannya pengukuhan terhadap jabatan struktural tersebut, berimbas terhadap laporan keuangan dan belanja daerah.

Dampak belum dilaksanakannya pengukuhan, setiap SKPK belum dapat melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran belanja 2017.

Bahkan biaya belanja daerah belum dapat dilakukan melalui Dinas Keuangan.
Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Aceh Tamiang Abdullah, Kamis (19/1) saat dikonfirmasi MedanBisnis di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, imbasnya juga terhadap laporan keuangan daerah yang harus disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Menurut Abdullah, dampak lain dari belum dilaksanakannya pengukuhan, belum bisa dilakukan posting data anggaran yang menggunakan sistem SIMDA. Begitu juga dengan pencairan dana bantuan hibah dalam penyelenggaraan Pilkada 2017.

"Di situ ada dana KIP, Panwaslih, dan pihak aparat keamanan," jelas Abdullah.
Lanjut Abdullah, kemungkinan lain akan ada kekurangan insentif daerah yang diterima yang merupakan penghargaan (reward) pemerintah terhadap daerah yang mempunyai kinerja baik.

Terutama dalam hal kesehatan fiscal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan.

"Begitu juga dengan laporan dana transfer dan penggunaan dana transfer tahap akhir 2016 yang belum dapat disampaikan, yaitu DAU, DBH, DAK fisik dan non fisik, Otsus, TPG/tamsil/tunjangan khusus, sehingga akan berakibat adanya penundaan transfer dana DAU dan lainnya ke daerah," terang Abdullah.

Abdullah menyebutkan, untuk saat ini, uang persediaan (UP) bagi SKPK belum juga dapat disalurkan karena belum adanya kejelasan terhadap DPA, PA/KPA dan bendahara SKPK.

Dia mengatakan lagi, untuk gaji bulan Februari 2017 juga belum dapat dibayarkan disebabkan belum adanya surat keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang penunjukan BUD dan kuasa BUD.

Oleh karena itu, Abdullah berharap kepada Plt Bupati Aceh Tamiang segera melaksanakan pengukuhan sesuai SOTK sehingga dapat dilakukannya penyampaian informasi keuangan daerah.

Sementara itu Plt Bupati Aceh Tamiang Muhammad Ali Alfatah mengatakan, untuk pengukuhan STOK dibutuhkan persetujuan dari Kemendaagri. Ia mengaku hingga saat ini, dirinya sudah dua minggu mengawal agar rekomendasi pengukuhan segera keluar.

"Dan ini bukan saja dialami Tamiang, melainkan derah lain di Indonesia. Untuk Aceh Tamiang saat ini dalam pengurusan rekomendasi dari Kemendagri," ujarnya.

Ali Alfatah menegaskan lagi, persoalan belum dilakukannya pengukuhan bukan pada pemerintah daerah, melainkan di Kementerian Dalam Negeri.

"Mudah mudahan rekomendasinya cepat selesai, Insya Allah, minggu depan langsung dilantik," katanya. [] medanbisnisdaily.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.