Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Wakil Ketua II DPRA, Irwan Djohan mengingatkan Plt Gubernur Aceh, Soedarmo agar selektif memilih kepala dinas dan kepala badan untuk memimpin Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) baru yang bakal digabung dan dimekar (dipisah) dengan SKPA sebelumnya. Penggabungan dan pemekaran ini diatur dalam Qanun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Aceh yang baru yang akan disahkan DPRA.

“Pilih pejabat yang mampu membawa dinas dan badan yang digabung maupun dimekarkan menjadi hidup, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, bukan sebaliknya,” kata Irwan menjawab Serambi di ruang kerjanya, Selasa (6/12). Adapun SKPA akan digabung setelah Raqan SOTK disahkan menjadi qanun nanti antara lain Dinas Keuangan dengan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dengan Badan Lingkungan Hidup, Badan Promosi dan Investasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sedangkan SKPA yang dimekarkan adalah Dinas Perhubungan, Informasi, Komunikasi dan Telematika menjadi dua dinas, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Kemudian Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan dipisah menjadi dua, yaitu Badan Kepegawaian serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur.

Irwan mengatakan DPRA sudah menjadwalkan rapat paripurna Raqan SOTK Pemerintah Aceh yang baru bersama sejumlah raqan lainnya untuk disahkan menjadi qanun dalam waktu tiga hari mulai hari ini, Rabu (7/12) malam hingga Jumat (9/12). Selain Raqan SOTK, kata Irwan raqan lainnya juga akan mereka sahkan menjadi qanun dalam tiga hari ini adalah Qanun Pilkada, Migas dan Otsus, Standar Halal, dan Pembangunan Keolahragaan di Aceh.

Menurutnya, jadwal ini dipercepat agar jadwal pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) RAPBA 2017 bisa dibahas setelah 10 Desember 2016. Kemudian RAPBA 2017 senilai Rp 14 triliun ini bisa dibahas dan disahkan tepat waktu atau sebelum berakhir tahun anggaran 2016.

“Tujuannya tidak hanya untuk menghindari sanksi penundaan pembayaran gaji Dewan, Gubernur, dan Wagub oleh Mendagri jika jadwal pengesahan ini terlampui, tetapi agar proyek RAPBA 2017 bisa dilelang tepat waktu pada Januari atau Februari 2017,” demikian Irwan. [] Serambinews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.