Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Tamiang secara tegas menyampaikan beberapa pendapatnya kepada Plt Bupati Aceh Tamiang M Ali Alfata berkenaan dengan pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun anggaran 2017.

"Terutama dalam penggunaan dana yang bersumber dari Otsus dapat mengikutsertakan Badan Anggaran DPRK, sehingga rumusan program yang dibuat tepat sasaran dan peruntukannya mengutamakan kepentingan utama rakyat," kata Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Nora Idah Nita kepada MedanBisnis, Kamis (15/12) di Karang Baru.

Dikatakannya, penegasan tersebut disampaikan oleh Banggar DPRK dalam Rapat Paripurna ke-4 yang sebelumnya oleh Tim Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah membahasnya hingga selesai.

Nora menjelaskan, pendapat Banggar DPRK lainnya yaitu setiap program kegiatan dan infrastruktur, harus diawali adanya basis data, dokumen rencana dan system pengawasan pelaksanaan yang semuanya itu harus mematuhi pada kesesuaian dokumen program dan peraturan pelaksanaan.

Begitu juga dengan adanya laporan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih banyak belum mencantumkan data pendukung yang valid.

"Agar kirannya kepada SKPK penghasil PAD dapat menyampaikan data PAD secara rinci ke DPRK ditiap tahunnya," jelas Nora.

Plt Bupati Aceh Tamiang untuk dapat memerintahkan seluruh kepala SKPK agar dapat mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang ada sebagaimana yang tertuang dalam dokumen APBK.

"Memerintahkan seluruh Kepala SKPK agar tidak melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan yang berdampak pada kerugian daerah, dan terhambatnya pelayanan publik," ujar Nora lagi.

Lanjut Nora, begitu juga implementasinya APBK Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan pelaksanaan dan pengerjaaanya di lapangan dengan waktu paling lambat di minggu kedua Januari 2017.

"Jika dianggap perlu, dapat segera membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan APBK Aceh Tamiang TA 2017," katanya.

Kemudian, untuk mempercepat penyerapan anggaran APBK TA 2017 dan meningkatkan kinerja SKPK, Plt Bupati dapat memberikan reward kepada SKPK yang berprestasi dan memberikan sanksi pencopotan kepada Kepala SKPK yang tidak bekerja secara sunguh-sunguh.

"Menaati Lalu mubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif," pungkas Nora. [] medanbisnisdaily.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.