Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif mengatakan pejabat Aceh paling malas melaporkan harta kekayaannya ke lembaga antirasuah tersebut. Padahal, Aceh menjadi salah satu daerah yang paling banyak mengelola keuangan, sehingga Aceh dijadikan pilot project KPK bersama lima provinsi lainnya di Indonesia.

“Ketaatan dari petinggi-petinggi Aceh untuk melaporkan harta kekayaan paling rendah di Indonesia. Aceh mirip seperti Papua. Karena itu, kami merasa bahwa di Aceh perlu mendapatkan perhatian khusus,” katanya pada konferensi pers acara `Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi’ di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin (7/11).

Konferensi pers tersebut dihadiri Anggota III BPK, Prof Eddy Mulyadi Soepardi, Deputi Bidang Investigasi BPKP, Iswan Elmi, Wakil Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, Dir Tipikor Bareskrim, Brigjen Pol Achmad Wiyagus, Direktur Penyidikan di Jampidsus, Fadhil Jumhana, Kajati Aceh Raja Nafrizal SH, Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Drs Bambang Soetjahjo, dan sejumlah pejabat lainnya.

Laode mengatakan, ada enam daerah yang saat ini menjadi pilot project KPK, yaitu Sumatera Utara, Riau, Banten, dan tiga daerah penerima otonomi khusus (otsus), meliputi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Di setiap provinsi akan ditempatkan enam petugas yang bertugas sebagai tenaga pencegahan tiga orang dan sebagai penindak tiga orang. “Aceh dipilih karena menurut penilaian KPK Aceh itu agak rawan korupsi,” ujarnya.

Salah satu indikator Aceh menjadi sasaran KPK, tambah dia, karena setiap tahun Aceh selalu menerima dan mengelola dana otonomi khusus (otsus) dari pusat sekitar Rp 2,4-2,6 triliun pertahun. Menurutnya, pertanggungjawaban dana sebesar itu masih perlu diperhatikan dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan tindak pidana korupsi dalam penggelolaan dana otsus.

“Ketika kami bilang perhatian khusus, tidak berarti itu banyak kasusnya juga. Tetapi dari segi pencegahannya itu penting agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi yang lebih besar di Aceh,” kata mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar yang juga Spesialis Pendidikan dan Pelatihan pada Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia yang didanai USAID ini.

Seusai konferensi pers, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif bersama pejabat dari instansi penegakan hukum lainnya juga menjadi pembicara pada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (apgakum) dalam penangganan perkara korupsi yang berlangsung Senin-Jumat (7-11/11) di Hotel Hermes Palace.

Kegiatan itu diikuti 162 peserta dari beberapa institusi penegak hukum dari seluruh Aceh. Laode mengatakan tujuan diadakan kegiatan itu untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di Aceh. Menurutnya, dalam memberantas korupsi diperlukan sinergisitas dan kerja sama antara instansi penegak hukum dengan auditor BPK dan BPKP.

“Sinergi dan kerja sama ini mutlak dilaksanakan. Tanpa kerja sama antarlembaga penegak hukum dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat, tugas penegakan hukum, khususnya penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif,” kata Laode sembari menyatakan bahwa kegiatan itu dibahani sepuluh narasumber berkompeten. [] aceh.tribunews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.