Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI Purn Soedarmo, meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan pihak Kepolisian agar menangkap oknum PNS yang kedapatan menghadiri acara kampanye pasangan kepala daerah tertentu.

Permintaan itu disampaikan Soedarmo dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Dukungan Pilkada Aceh Serentak 2017 yang berlangsung Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (9/11).

Hadir Pangdam IM, Kapolda, Kejati, Ketua Pengadilan Tinggi, Forkopimda Aceh, Bupati/Walikota, Plt Bupati/Walikota, unsur Forkopimda Kabupaten/Kota, KIP, Panwaslih Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala SKPA, BIN, dan lainnya.

Selain itu menangkap oknum PNS yang menghadiri kampanye paslon, Soedarmo juga meminta Panwaslih dan Polisi menangkap oknum PNS yang kedapatan meminjamkan mobil dinas atau yang lainnya untuk kepentingan kampanye paslon tertentu.

“Kalau itu dilakukan, tangkap PNS-nya dan tahan mobilnya. Laporkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, kami siap menindaknya,” tegas Soedarmo.

Plt Gubernur Aceh ini juga mengingatkan bahwa bupati/wali kota bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan pelaksanaan pilkada di daerahnya.

Oleh karena itu, semua kepala daerah ia minta proaktif dan harus cepat merespons apabila terjadi keributan antarpendukung paslon.

“Jadi jika ada konflik atau kerusuhan cepat merespons dan ajak Polres dan TNI ke lokasi untuk mendinginkan suasana, bukan sebaliknya melimpahkan sepenuhnya kepada Polres, TNI, KIP dan Panwaslih,” ujar Soedarmo.

Sementara terhadap KIP dan Panwaslih, Soedarmo meminta kedua lembaga ini netral dan tidak perlu takut dalam memeriksa pelanggaran kampanye.

Sebab bila itu yang terjadi, Soedarmo menilai akan sangat berbahaya dan bisa membuat kerusuhan pilkada meluas ke berbagai daerah lainnya.

“Jika ada terjadi keributan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye, KIP dan Panwaslih tidak boleh lari. Datang ke lokasi, buat laporan berita acara dan cari saksi serta alat bukti pelanggaran yang dilakukan.

Kemudian sampaikan BAP kepada tim penegak hukum, yakni jaksa atau polisi, untuk segera diproses secara hukum,” tegas Soedarmo. [] tribunnews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.