Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Warga Kampong Pematang Durian, Suka Makmur dan Baliang Karang, di Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang, menilai penyelesaian sengketa tapal batas antara wilayah kampong mereka dengan kawasan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki PT Seumadam, semakin berlarut-larut tanpa ada kejelasan.

Warga ketiga desa/kampong tersebut menuding pemerintah selaku pihak yang telah memberi izin HGU kepada PT Seumadam sengaja membiarkan masalah ini. Akibatnya, banyak warga di tiga kampong ini menjadi korban perampasan lahan oleh perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Pihak DPRK yang beberapa waktu lalu membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan persoalan ini pun tak juga melaporkan hasil kerja mereka.

“Kami mendesak DPRK Aceh Tamiang serius bekerja dalam menuntaskan masalah tapal batas antara tiga kampong ini dengan PT Seumadam, agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” kata Hariadi, Datok (kepala desa) Suka Makmur, yang juga Ketua Kelompok kerja (Pokja) penyelesaian tapal batas ini.

Ia mengungkapkan, PT Seumadam terus mengklaim sebagian lahan di kawasan Kampong Suka Makmur masuk dalam HGU mereka.

Bahkan patok batas lahan HGU PT Seumadam ini berada di tengah kampong tersebut. Padahal, kampong Suka Makmur ini sudah ada jauh sebelum PT Seumadam mendapatkan izin HGU-nya.

Hariadi menceritakan, persoalan tapal batas ini sudah muncul sejak 10 tahun lalu. Awalnya, kasus tapal batas ini melibatkan lima kampong.

Namun kemudian pihak Kampong Sulum dan Johar sudah mencapai kesepakatan dengan PT Seumadam melalui proses ganti rugi lahan.

Sementara, di Kampong Pematang Durian, konflik antara warga dengan mandor PT Seumadam malah meningkat, ditandai dengan sejumlah insiden.

Di antaranya terjadi pada Juni 2016, dimana 200 pohon karet milik warga yang sudah berumur dua tahun, dibuldozer oleh pihak perusahaan tanpa ada pembicaraan dengan warga pemilik tanaman tersebut.

Konflik pun terus meluas hingga saat ini, ditambah lagi timbulnya kecemburuan warga atas penyelesaian konflik melalui proses ganti rugi, tidak berlaku sama untuk warga kampong lainnya.

Seorang anggota lembaga adat Majelis Duduk Setikar Kampong (MDSK) Pematang Durian, Burhanuddin (45) mengatakan, saat ini pihak perusahaan telah memperlakukan warga Pematang Durian seperti pendatang haram di kawasan ini.

“Padahal secara administratif, justru kawasan HGU PT Seumadam yang sebagian masuk dalam wilayah Kampong Pematang Durian,” katanya. Hal ini dibuktikan dengan dokumen peta desa hasil pemetaan desa secara partisipatif atas inisiasi warga.

Warga Kampong Suka Makmur, M Tamin DH (52) menambahkan, ia sudah membayar pajak bumi (PBB) sejak tahun 1985 atas lahan kebunnya yang kini dirampas PT Seumadam.

“Padahal izin HGU untuk PT Seumadam baru dikeluarkan pemerintah pada tahun 90-an. Ini bukti bahwa kami lebih dulu mengelola lahan ini dibandingkan perusahaan itu,” tegasnya.

Namun bukti-bukti ini diabaikan baik oleh pemerintah dan pihak perusahaan pemegang HGU tersebut. Pemerintah termasuk Badan Pertanahan Negara (BPN) dinilai sengaja mendiamkan persoalan ini. Sehingga tidak ada keadilan bagi warga pemilik kebun yang telah patuh dalam hal membayar pajak.

“Jangankan kebun, wilayah kampong kami saja diklaim masuk dalam kawasan HGU. Beberapa patok batas lahan perusahaan ada di tengah kampong kami. Pemerintah harusnya bertanggung jawab atas persoalan ini,” desak M Tamin DH.

Tak tahan dengan konflik yang terus berlangsung dan sikap diam pemerintah, warga Kampong Balingkarang, Suka Makmur dan Pematang Durian pun kemudian membentuk kelompok kerja (Pokja) yang beranggotakan tokoh masyarakat dan aparatur kampong, untuk mendorong penyelesaian persoalan ini dan mendesak DPRK Aceh Tamiang terlibat dalam penyelesaian masalah.

Pokja ini kemudian juga berupaya memperjelas wilayah tiga kampong, dengan membuat peta wilayah kampong secara partisipatif.

Mereka juga mengumpulkan bukti-bukti pembayaran pajak (PBB) dari warga untuk memperkuat argumen kepemilikan lahan. Semua bukti-bukti ini pun diserahkan kepada Pansus DPRK Aceh Tamiang, agar persoalan ini segera dituntaskan.

Beberapa waktu lalu, Pansus DPRK Aceh Tamiang pun sudah turun ke kampong-kampong dimaksud untuk melihat kondisi di lapangan. Namun kemudian tak ada tindak lanjutnya, dan kini persoalan ini masih menggantung.

“Padahal sebelumnya, Manager PT Seumadam, Rusli sudah menyatakan setuju dengan usulan warga agar dilakukan pengukuran ulang batas HGU perusahaan.

Namun karena prosesnya tidak dilanjutkan, masalah pun kini menjadi berlarut-larut,” ujar Hariadi, Ketua Kelompok kerja (Pokja) penyelesaian tapal batas yang dibentuk masyarakat tiga kampong tersebut.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang, Ismail mengaku sampai saat ini pihaknnya tetap berupaya menyelesaikan masalah tapal batas tiga kampong itu dan pihaknya telah memanggil beberapa pihak-pihak yang terkait masalah ini.

“Dalam waktu dekat kami juga akan memanggil pihak BPN dan PT Seumadam untuk mengkroscek data dan fakta yang ada,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil kerja Pansus ini nantinya akan menjadi acuan bagi Pemkab Aceh Tamiang dalam mencari solusi penyelesaian untuk menuntaskan masalah tapal batas ini. Artinya, proses penyelesaian masalah ini masih panjang, dan sangat bergantung pada pihak/instansi lainnya.

Padahal, masyarakat berharap persoalan ini bisa segera selesai dan DPRK memiliki peran besar dalam mendorong percepatan proses penyelesaian masalah ini.

“Kami minta anggota dewan lebih serius. Harus tegas, kapan mereka akan dipanggil. Karena persoalan yang sama akan terus muncul akibat tidak adanya kejelasan atas status lahan yang disengketakan ini,” desaknya.

Ia mengatakan, akibat kurang seriusnya aparatur pemerintah termasuk anggota dewan, persoalan ini pun timbul tenggelam selama bertahun-tahun.

“Dulu masalah ini sempat reda, sekarang muncul lagi akibat tidak ditangani secara serius. Jika terus seperti ini, konflik tak akan pernah selesai.

Kami tidak mau mati dengan meninggalkan masalah untuk anak-cucu kami. Karena itu kami meminta dewan segera menuntaskan sengketa tapal batas ini,” desaknya. [] tribunnews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.