Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH - Ketua Badan Pengawas Pemilu Aceh (Bawaslu Aceh) Dr Muklir SH MAP mengingatkan para pegawai negeri sipil (PNS) yang notabene termasuk dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ANS), mutlak harus netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh yang tahapan kampanyenya berlangsung 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

"PNS yang tidak netral dalam pilkada, dapat diberhentikan secara tidak hormat dari profesi PNS," kata Muklir kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Selasa (1/11/2016) pagi.

Muklir menegaskan, netralitas menjadi sesuatu yang mutlak dijunjung tinggi para ASN dalam pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

"Di era revolusi mental ini Bawaslu Aceh ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil bekerja secara profesional, netral, dan mampu melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya.

Karena itu netralitas menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan oleh ASN dalam rangka pelaksanaan pilkada di provinsi ini," kata Muklir.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Malikussaleh, Aceh Utara ini menambahkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tegas menyatakan, ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Seiring dengan itu, dalam rangka mewujudkan netralitas ASN, maka larangan penggunaan aset pemerintah dalam pilkada perlu diawasi optimal oleh penyelenggara pemilu, termasuk pengawasan dari masyarakat dan kalangan pers di Aceh.

"Apabila ditemukan ASN/PNS yang betindak tidak netral dalam tahapan pilkada segera laporkan kepada pengawas pemilu untuk diproses," ujarnya.
Sedang dan berat

Muklir menyebutkan, PNS yang berpihak kepada kepentingan politik kandidat tertentu dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sedang dan berat.

Apabila kedapatan PNS tidak netral dalam pilkada sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka ancaman jenis hukumannya yang berkategori sedang meliputi: 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun, 2) penundaan kenaikan pangkat setahun, 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun.

Sedangkan ancaman hukuman disiplin berat antara lain: 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, 3) pembebesan dari jabatan, 4) pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri, dan 5) pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

"Kalau PNS dibiarkan tidak netral, maka dampak yang akan terjadi adalah diskriminasi pelayanan, pengotak-kotakkan PNS, benturan konflik kepentingan, dan PNS menjadi tidak profesional," demikian Doktor Muklir. [] tribunnews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.