Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Perkara Walhi Aceh menggugat Bupati Aceh Tamiang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Banda Aceh sudah berlangsung 12 kali persidangan pada Rabu (16/11). Gugatan ini muncul sebagai konsekuensi dari terbitnya SK Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton / Hari Klinker di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang atas nama PT Tripa Semen Aceh (PT TSA).

Hasil kajian Walhi Aceh, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tamiang, baik secara prosedural, substansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerbitan SK yang dimaksud.

Sejak didaftarkannya perkara ini oleh Walhi Aceh, persidangan di PTUN Banda Aceh sudah memasuki agenda pemeriksaan alat bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak. Hingga persidangan untuk ke 12 kalinya yang berlangsung Rabu (16/11), Walhi Aceh selaku Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Zuhri Hasibuan, SH.MH, Chandra Darusman S, SH. MH, dan Helman Madewa, SH sudah mengajukan 49 alat bukti surat, 3 orang saksi fakta dan 1 Ahli.

Begitu pula halnya Bupati Aceh Tamiang selaku Tergugat yang diwakili oleh Kuasannya Rahmat Syafrial SH dan timnya sudah menghadirkan 3 orang saksi fakta, serta PT TSA selaku Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh Chairul Azmi SH dan Zakaria, SH sudah mengajukan bukti surat namun belum menghadirkan saksi.

Dalam persidangan yang dilaksanakan Rabu (16/11), selain menghadirkan 2 orang saksi fakta, Tergugat juga mengajukan esepsi (keberatan) tentang kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan. Dalam hal ini, Tergugat mempersoalkan kewenangan Pengadilan TUN Banda Aceh dalam menangani perkara yang diajukan oleh Walhi Aceh.

Menurut Tergugat, Pengadilan TUN Banda Aceh tidak berwenang menangani perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mengacu pada Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Tergugat meminta kepada Majelis agar menyatakan bahwa Pengadilan TUN Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menyatakan eksepsi absolut sah-sah saja diajukan, juga diperbolehkan kapan saja. Apa yang sudah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya dianggap sebagai bagian dari pernyataan para pihak di muka persidangan.

Terkait dengan permohonan Tergugat agar Majelis Hakim mengabulkan Eksepsinya tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwasanya Majelis memiliki hak untuk memberikan putusan sela kapan saja; termasuk menggabungkannya pada putusan akhir nanti. Majelis Hakim menyatakan bahwa akan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini hingga selesai.

Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari senin 28/11/2016, dengan agenda tambahan alat bukti dan saksi-saksi. Pada persidangan yang akan datang, Walhi Aceh merencanakan menghadirkan 2 saksi fakta dan 1 ahli, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan menghadirkan dua orang saksi. [] walhi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.