Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, JAKARTA -- Keresahan masyarakat atas lambannya proses hukum kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sudah menjadi isu besar di Indonesia.

Melihat hal itu, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Al-Irsyad Nasir Ja’far Sef (foto) menilai pemerintah seharusnya memberikan kepastian hukum kepada rakyatnya atas penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

“Kami DPP Perhimpunan Al-Irsyad mengamati detik demi detik yang menggambarkan perkembangan fenomena penistaan agama ini kadang kala membuat bingung. Pemerintah seharusnya tegas delam menyikapi hal ini,”kata Nasir kepada gemaislam, di Kantor DPP Perhimpunan Al-Irsyad, Jalan Kramat Raya nomor 25, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).

Melihat semangat aspirasi yang ingin disampaikan oleh berbagai masyarakat pada tanggal 4 November mendatang, Nasir merasa adanya indikasi pelemahan kepada umat Islam yang akan melakukan aksi damai yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Disini saya melihat ada yang ingin memecah belah umat Islam. Dapat kita lihat ada indikasi upaya pemutarbalikan fakta, upaya pengkerdilan agar mengurangi animo umat Islam dalam membuktikan aspirasinya untuk berdemo,”tutur Nasir.

Ia mengatakan gerakan massa yang akan dilakukan secara damai itu bertujuan menuntut keadilan atas penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok bukan ingin melakukan tindakan anarkis.

“Umat Islam tidak akan main hakim sendiri, akan tetapi menempuh jalur hukum sesuai aturan di negeri ini, jadi bohong itu kalau ada yang mengatakan tanggal 4 November akan ada aksi anarkis,”tutupnya. [] gemaislam.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.