Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Mantan bupati Aceh Timur periode 2000-2005, Drs Azman Usmanuddin MM (56), divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Jumat (25/11). Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi kas daerah dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa atas nama daerah sejak 2002-2004 tanpa melalui prosedur, sehingga menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 88.512.415.456.

Majelis hakim juga membebankan Azman untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta atau bisa diganti kurungan tambahan (subsider) enam bulan dan uang pengganti (UP) Rp 47 miliar lebih. Apabila terdakwa tidak sanggup membayar UP dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi UP. Apabila tidak mencukupi, maka akan diganti dengan kurungan selama tujuh tahun.

Majelis hakim yang diketuai Ainal Mardhiah SH MH menyatakan, Azman melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh yang menuntut selama 16 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 10 bulan kurungan.

Dalam sidang kemarin, pada intinya majelis hakim sependapat dengan JPU yang menyebutkan, pada tahun 2002 Azman mengajukan pinjaman atas nama daerah kepada Bank BPD Aceh Cabang Langsa Rp 3 miliar. Uang ini rencananya peruntukkan untuk penanggulangan biaya berbagai kepentingan rutin/pembangunan. Pinjaman ke bank yang sama juga diajukan pada 2003 sebesar Rp 10 miliar, tapi pihak bank hanya menyetujui Rp 7 miliar.

Ternyata, pinjaman atas nama daerah itu tidak pernah diajukan Azman dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dan dianggarkan dalam APBD Aceh Timur. Untuk menutupi atau membayar kembali pinjaman tersebut,Azman selaku Bupati Aceh Timur saat itu, membuat surat kuasa kepada PT Bank Aceh Cabang Langsa untuk mendebet langsung pembayaran dari Rekening Kas Daerah Pemkab Aceh Timur, guna pelunasan pinjaman tersebut. Surat kuasa tertanggal 28 Maret 2003 itu ditandatangani langsung oleh Azman selaku bupati Aceh Timur kala itu.

Azman juga memerintahkan Bendaharawan Umum Daerah (BUD) saat itu, Sumijo, membayar pinjaman terdakwa dengan menggunakan cek tunai. Pembayaran dengan anggaran daerah dalam tahun berjalan itu tidak dilakukan pembukuan oleh Sumijo, sehingga laporan pembukuan kas daerah Aceh Timur pada tahun anggaran 2004 terdapat SILPA Rp 17.543.444.228.

Sebelum persoalan itu selesai, jabatan Sumijo digantikan oleh Jufri SH MM pada akhir 2004. Saat menjabat, Jufri membayar 81 surat perintah membayar (SPM) beserta PPN/PPH tahun 2014 semasa Sumijo, dengan menggunakan dana bagi hasil migas triwulan IV tahun 2004 yang masuk pada Februari 2005 dan penerimaan tahun 2005.

Akibat perbuatan Azman bersama dengan Jufri, telah terjadi selisih kas daerah yang menyebabkan negara rugi Rp 88.512.415.456. Menurut majelis hakim, terdakwa mengetahui proses itu.

Meski terdakwa terbukti bersalah, hakim mengatakan bahwa dari semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan, beberapa di antaranya dikembalikan kepada terdakwa, karena tidak ada kaitan dengan perkara tersebut. Seperti sertifikat hak milik terdakwa Nomor 80, surat akte jual beli tanah, dan bukti keterangan surat ahli waris milik istri terdakwa.

Tidak menerima

Terkait putusan tersebut, Azman Usmanuddin melalui kuasa hukumnya, Syahrul Rizal SH MH menyatakan tidak menerima vonis itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari.

Syahrul berpendapat, kliennya tidak melakukan korupsi seperti yang didakwakan oleh jaksa. Ia menjelaskan, Azman tidak pernah mengajukan pinjaman atas nama Pemkab Atim pada Bank BPD Cabang Langsa tanpa diadakan rapat paripurna DPRD setempat, meski menurutnya tidak ada peraturan hukum yang mewajibkan dilaksanakan rapat paripurna untuk menyetujui suatu pinjaman daerah.

Sementara mengenai dana pinjaman tidak dicatat dalam buku kas daerah, Syahrul menyatakan, itu sama sekali bukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kliennya selaku Bupati Aceh Timur ketika itu. Tetapi, itu menjadi tugas dan tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) yang saat itu dijabat oleh Sumijo. Seperti diketahui Sumijo lebih dahulu diajukan ke pengadilan, tetapiakhirnya ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung.

Begitu juga dengan pembayaran 81 SPM, Syahrul mengatakan bahwa tuduhan jaksa terhadap kliennya tidak didukung oleh bukti akurat. Menurutnya, jaksa tidak bisa menghadirkan 81 dokumen asli SPM tersebut di hadapan pengadilan. “Daftar pembayaran 81 SPM tersebut dibuat sendiri oleh saksi Jufri, bukan bersumber dari data resmi yang dikeluarkan oleh Pemkab Aceh Timur,” katanya. [] aceh.tribunews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.