Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, LHOKSEUMAWE -- Terkait dengan tumbangnya puluhan masyarakat yang tinggal di sekitar PT Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) Sabtu (12/11), LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe meminta aparat kepolisian, pemerintah harus turun tangan dan serius usut kasus dugaan bocornya amonia di PT PIM.

Hal ini karena sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa, penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap orang/Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH merupakan kejahatan.

“Aparat Kepolisian dalam hal ini tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat, korban sudah jelas mengalami ganguan pernafasan hingga harus dirawat intensif di rumah sakit, dan PT PIM melalui humasnya juga telah mengakui, bahwa amonia tersebut berasal dari PT PIM, namun pihak PT PIM sedang menelusuri dugaan penyebab kebocoran Amonia tersebut”, pungkas Fauzan, SH (foto) selaku Koordinator LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe melalui releasenya yang diterima TamiangNews.com (13/11).

“Saya minta terhadap kejadian tersebut PT PIM harus lebih berhati-hati dalam pengeloalan amonia, karena amonia merupakan senyawa berupa gas yang termasuk ke dalam lampiran PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)”.

Fauzan SH juga mengingatkan PT PIM jangan menganggap remeh apa yang dialami masyarakat. “PT PIM jangan menganggap remeh terhadap apa yang dialami oleh masyarakat sekitar, karena lingkungan yang baik dan sehat adalah hak yang dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan antara lain UUD 1945 ( Pasal 28 huruf h (1), Pasal 12 UU No 11 tahun 2005 tentang Hak EKOSOB, dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, sehingga PT PIM jangan hanya melakukan ganti rugi biaya rumah sakit terhadap korban, namun lebih dari itu.” harap Fauzan.

Fauzan juga mengatakan, LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melakukan pengkajian, jika terdapat aturan-aturan hukum yang dilanggar, bukan tidak mungkin kami akan melakukan gugatan kelompok (class action), gugatan organisasi (legal standing), gugatan warga negara (citizen law suit) maupun gugatan perdata biasa yang diberikan oleh UU PPLH.

“Masyarakat harus aktif dalam memperjuangkan haknya tentang lingkungan yang baik dan sehat, karena lagi-lagi saya tegaskan bahwa udara yang bersih dan sehat merupakan hak yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya”, tutup Fauzan. [] Red-TN

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.