Dilihat 0 kali

TamiangNews.com - Hari-hari ini Indonesia sedang berada pada situasi yang sangat memanas, terutama menjelang tanggal 4 November 2016.

Umat Islam setelah lama tidur dari kesabaran dan kearifannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan negeri, rupanya mulai terbangun ketika pusat dari keyakinannya yaitu Alquran terganggu.

Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama mengucapkan beberapa kalimat berkenaan dengan QS Al Maidah ayat 51.

Tuntutan kepada Gubernur DKI yang akrab dipanggil Ahok oleh umat Islam rupanya tidak cukup hanya permintaan maaf saja karena dianggap sebagai penistaan terhadap agama sehingga mengarah pada keinginan pada tuntutan bukan hanya umat Islam di Jakarta, tetapi telah merambah pada tuntutan nasional. Masalah Al Maidah 51 telah menjadi bola salju, bukan lagi urusan Pilkada tetapi lebih dari itu, kehormatan agama.

Bila kita lihat dari perjalanan sejarahnya, umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas, per hari ini di kisaran 85-87 persen dari jumlah penduduk nasional, memang memiliki peran dominan dalam perubahan-perubahan negeri ini.

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang dimulai secara formal tahun 1945 telah mengalami perubahan-perubahan penting hingga kini.

Tiga perubahan besar dapat kita ikuti sepanjang sejarahnya, yaitu tahun 1945 biasa kita sebut dengan awal kemerdekaan, 1965 perubahan menuju Orde Baru dan 1998 Orde Reformasi.

Di antara tahun-tahun itu terdapat peristiwa penting seperti di masa Orde Lama yaitu Pemilu Pertama 1955 dan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959 dan dimulailah masa Demokrasi Terpimpin. Di masa Orde Baru terdapat peristiwa Malari 1974, NKK-BKK 1978, dan penerapan Asas Tunggal 1985.

Puncaknya adalah tahun 1998 ketika Orde Reformasi.

Tetapi dari banyak peristiwa tersebut, peran Umat Islam sebagai masyarakat mayoritas tidak serta merta tidak penting, bahkan selalu memainkan peran signifikan dalam perubahan negeri, terutama di tiga periode tersebut, 1945, 1965, dan 1998.

Apakah peran umat Islam kemudian hanya dilihat sebagai peran pemicu atau peran ikutan dalam tiga peristiwa besar itu? Pertanyaan inilah yang selalu mengganggu penulis beberapa waktu, dan makin menguat setelah peristiwa Al Maidah di Jakarta.

Yang jelas peran umat Islam pada momen kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dominan, meski dalam sejarahnya karena kearifannya, harus mengalah dengan dicabutnya 7 kata sakral di Pembukaan UUD 1945 (baca: Piagam Jakarta) demi menjaga keutuhan bangsa.

Apakah kemudian tokoh-tokoh yang muncul pada saat Juni sampai Agustus 1945 itu memang karbitan, berkumpul dan kemudian bersama entitas lain dari golongan nasionalis dan agama lain bekerja sama sampai terjadi Proklamasi Kemerdekaan? Memahami Umat Islam

Saya rasa tidak sesederhana itu memahami peran umat Islam, karena sejak awal 1900-an bila kita lihat dari periodisasi Indonesia modern, umat Islam telah bergerak melawan penjajah Belanda. Meski sejak sebelum itu umat Islam sangat aktif.

Kita bisa menyaksikan kemunculan Demak, Mataram, Samudra Pasai, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Ambon, Ternate, Bima, serta daerah lainnya dengan tokoh-tokoh perlawanan menghadapi Portugis, Belanda, Inggris, Prancis secara bergantian dengan periode masing-masing.

Munculnya Jami’atul Khoir, Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam dan Muhammadiyah di awal-awal telah menjadi tonggak kesejarahan keumatan.

Peristiwa penting adalah 1924, pertemuan nasional Kongres Al-Islam Ketiga di Surabaya, di mana HOS Tjokroaminoto dan para tokoh umat Islam lainnya, yang berhasil mengumpulkan hampir seluruh perwakilan umat Islam baik dari kalangan modernis dan tradisional membuat sejarah penting.

Dari 1924 itulah kesepakatan untuk menggerakkan kemerdekaan kemudian bergerak bersama kalangan di luar Islam makin menguat, memuncak di 1945.

Artinya, perjuangan keumatan dengan hasil 1945 adalah bukti kegigihan yang tidak dirancang secara gegabah dan hanya bersifat pendek, tetapi sudah direncanakan dengan sangat matang sejak lama. Periode ini penulis sebut sebagai periode Idealisme Umat.

Apakah itu berulang di tahun 1965 dan 1998? Banyak persepsi atas kedua tahun sakral itu. Meski pemuncakan kedua tahun itu pasti didasari pada perencanaan yang sangat lama pula, yaitu sejak 1955 (keruwetan hasil pemilu pertama) hingga 1965 dan 1993 (sidang tanwir Muhammadiyah di Surabaya yang dimotori Amien Rais) hingga 1998 (tokoh utama reformasinya juga Amien Rais).

Sejak itu semangat para tokoh Islam di dalamnya terakumulasi dan bergerak mencari pola keseimbangan kesejarahan yang tidak menghendaki negeri ini diperintah oleh sistem otoritarian.

Bagi penulis, kedua periode itu adalah periode yang penulis sebut sebagai periode Pragmatisme Umat. Mengapa begitu? Ya, karena keduanya memandang perubahan untuk kemaslahatan negeri berpusat pada politik praktis yang sangat masif dalam kerangka berpikir tokohnya.

Kepentingan Golongan

Tahun 1955, tokoh-tokoh Masyumi, NU, PSII, dan lainnya tidak terlalu solid mengedepankan kepentingan umat, tetapi lebih mengedepankan kepentingan golongannya. Tahun 1993 Amien Rais misalnya, dengan tidak mengurangi peran ICMI dan Islam lainnya, memandang perubahan negeri ini ada pada Suksesi Kepemimpinan Nasional, bukan pada kerangka keumatan yang sangat dalam.

Pada waktunya kemudian kita lihat Politik Poros Tengah yang mengandalkan kekuatan politik Islam, hanya sebagai 'alat' untuk mendorong kemenangan Gus Dur. Artinya, baik 1965 dan 1998 adalah buah dari politik praktis para tokoh umat, bukan Islam sebagai semangat untuk perubahan negeri ini menjadi lebih baik.

Pertanyaannya kemudian, apakah peristiwa 4 November akan mengikuti pola Periodisasi Idealisme atau Pragmatisme dalam memandang keumatan untuk perbaikan negeri ini ke depan? Apakah umat Islam dan para tokohnya sebagai representasi akan terjebak pada politik transaksional mengingat partai-partai politik yang menjadi representasi umat Islam saat ini sangat dangkal memahami ketokohan dan kepemimpinannya, hanya pada sekedar transaksi politik? Siapa yang didukung belum tentu itu adalah representasi perwakilan umat Islam.
Contoh paling mudah adalah bagaimana partai-partai Islam di DKI Jakarta sepertinya terpecah belah pada tokoh yang disodorkan sebagai calon gubernur dan wakilnya yang memang beragama Islam tetapi jelas sekali mereka bukanlah representasi umat dalam visi membawa Islam menjadi bagian yang memberikan dampak rahmatan lil alamin di negeri ini.

Tak terkecuali di propinsi dan kota/kabupaten di seluruh wilayah pada kasus Pilkada serentak 2017 maupun 2018 yang akan datang.

Partai-partai Islam juga tidak memiliki kesepahaman atas bagaimana 2019 sebagai ajang untuk konsolidasi keinginan umat Islam melalui partai politik mendorong tokoh Islam sebagai pemimpin negeri ini.

Bukti paling nyata ini didukung oleh diam dan bungkamnya para politisi, partai politik yang membawa representasi umat Islam, apalagi calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Walikota di seluruh Indonesia serta para Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota, termasuk Presiden dan Wakil Presiden yang beragama Islam relatif tidak mau terjebak pada isu yang sangat sensitif menjelang 4 November. Idealisme para tokoh Islam politik saat ini sepertinya telah tergantikan oleh 'kesantunan pragmatis'

.Realitas Politik Islam

Penulis melihat Islam sebagai realitas politik telah terpisah secara diametral dengan keinginan umatnya. Umat saat ini bergerak tidak dari refleksi partai politik, pun dari refleksi politisinya, tetapi bergerak karena gerakan akidah, keyakinan dan solidaritas, pembelaan akar rumput oleh tokoh non politik formal terhadap penistaan terhadap agamanya melalui saluran sosial dan budaya.

Jadi? Apakah masih penting itu umat Islam melakukan Hijrah melalui partai politik dan para politisi Islam? Saya kira sudah saatnya para politisi dan partai politik Islam kembali ke fitrahnya, memayungi umat, dan bukannya memperalat umat untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Sudah saatnya kita melakukan konsolidasi umat, melakukan hijrah perilaku politik dan sistem politik Islam dalam sistem demokrasi yang sudah carut marut serta tidak dapat memberikan pemihakan yang jelas kepada umat.

Saatnya umat menjadi pendorong utama perubahan, pendorong hijrah politik para politisi dan partai politik representasi umat sesuai dengan suara, nurani, suara batin serta ruh umatnya.

Penulis memandang 4 November barulah langkah awal kesadaran yang harusnya dikonsolidasikan atas nama keinginan bersama umat Islam dalam mendorong perbaikan negeri. Akan sangat indah upaya tersebut bila bukan dalam kerangka pragmatisme politik jangka pendek saja.

Kita perlu menata bagaimana Indonesia dan peran keumatan ke depan, melalui penguatan gagasan dan ide besar untuk perubahan negeri.

Hijrah untuk Negeri adalah perubahan menuju kondisi yang lebih baik, berdikari, berdaulat dari sisi ekonomi (bukan liberalisme pasar), mengembalikan jiwa politik musyawarah (bukan demokrasi liberal), penguatan budaya nasional (bukan kebudayaan transglobal), bebas dari korupsi, dan paling penting adalah bebas transaksi politik dagang sapi.

Semuanya untuk kemaslahatan umat dan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Umat Islam harus memberi contoh dan menjadi yang terdepan serta mengajak seluruh entitas bangsa untuk perbaikan negeri ini yang sesuai dengan koridor dan kesepakatan founding father, yaitu Pancasila dan UUD 1945 'yang sejati' dan bukannya hanya jadi topeng tetapi berjiwa liberal.

Umat Islam harus mulai menata hati masing-masing dan sekaligus menata silaturahmi bukan dalam kerangka transaksi politik, siapa di depan siapa jadi pemimpin, tetapi bagaimana politik Islam harus menjadi media umat Islam sekaligus media seluruh rakyat negeri ini untuk mendorong perubahan yang lebih baik.

Salah satu cara agenda paling penting adalah partai politik Islam segeralah untuk melakukan konsolidasi dan silaturrahmi untuk kepentingan umat dan negeri bukan untuk kepentingan partai apalagi kepentingan pribadi-pribadi yang kuat menjadi penyandang dananya.

Umat insya Allah akan berjiwa lapang untuk kepentingan bersama dan negeri kalau para pemimpin memberi contoh serta tidak berpikir dan bertindak transaksional. Mungkinkah? Wallahu a’lam.

* Penulis adalah Ketua Dewan Pengurus Nasional Forum Dosen Ekbis Islam (DPN FORDEBI); Ketua Yayasan Rumah Peneleh; Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. [] republika.co.id

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.