Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Sahidi, meminta Inspektorat Aceh mengaudit Sekretariat KIP Aceh.

Permintaan itu disampaikan untuk menindaklanjuti laporan LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh atas adanya kasus korupsi yang diduga terjadi di Sekretariat KIP Aceh.

“Kami akan minta klarifikasi dari Sekretaris KIP Aceh, Darmansyah untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum karena statusnya sebagai PNS.

Saya berharap proses hukum atas laporan dugaan penyalahguaan keuangan atau kesalahan administrasi keuangan tidak mengganggu kinerja KIP Aceh dalam menjalankan pilkada,” katanya kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (10/11).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, dalam tertib anggaran, harus dilakukan audit untuk memastikan apakah penggunaan anggaran setelah ditetapakan oleh peraturan gubernur (Pergub) dalam penjabaran RKA SKPA pada setiap tahun anggarannya, berjalan on the track atau tidak.

“Apalagi setelah dilaporkan adanya indikasi korupsi, ini menjadi penting untuk diketahui,” ujarnya. Bardan menambahkan, sebaiknya Inspektorat Aceh segera melakukan audit sebelum diaudit oleh penyidik Kejati Aceh. Tapi, dalam proses pemeriksaan jangan sampai mengganggu tahapan Pilkada Aceh.

“Sebelum turunnya penyidik eksternal, kita pastikan dulu adanya hasil dari pemeriksaan internal dalam hal ini dari Inspekturat Aceh,” demikian Bardan Sahidi. [] tribunnews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.