Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Rancangan Qanun Aceh tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Aceh harus mengakomodir tugas wajib dan tugas pilihan untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Efisiensi perangkat daerah yang diamanatkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tidak lantas mereduksi kewenangan Pemerintah Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Upaya peleburan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dengan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dinilai tidak sesuai dengan hasil pemetaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Wakil Rektor II Unsyiah Prof Dr Husni Djalil, SH MHum dalam pidato pembukaan Focus Group Discussion (FDG) yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) dan Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Unsyiah di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (3/11), mengatakan, Rancangan Qanun SOTK Pemerintah Aceh jangan sampai mereduksi kewenangan Pemerintah Aceh yang diatur dalam UUPA. Dikatakan, Unsyiah melalui P3KA dan PSIP, memberikan perhatian serius terhadap proses lahirnya Qanun SOTK Pemerintah Aceh.

FGD ini wujud dari kepedulian tersebut untuk menjaring berbagai pemikiran kritis para akademisi dan para pengambil kebijakan utama di lingkungan Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota. “Hasil FGD ini media sumbang pemikiran kita kepada eksekutif dan legislatif Aceh maupun kabupaten/kota dalam merestrukturisasi kelembagaan daerah yang efektif dan efisien,” kata Husni Djalil dalam siaran persnya yang dikirim kepada Serambi, Jumat (4/11).

Sementara itu Direktur Eksekutif P3KA yang juga Ketua PSIP Unsyiah, Kurniawan S, SH LL.M mengatakan, sepakat dengan efisiensi dan efektifitas SOTK Pemerintah Aceh, sesuai amanah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun, efisiensi dan efektifitas tersebut seyogyanya tidak mengabaikan kapasitas dan beban kerja lembaga daerah yang menangani urusan pemerintahan yang besar dan strategis.

Kurniawan mencontohkan peleburan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dengan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kata dia, peleburan ini tidak sesuai dengan hasil pemetaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana Bapedal Aceh mendapat skor 957 dan Dinas Kehutanan Aceh mendapat skor 891, serta sama-sama tipe A, sebagaimana tertuang dalam Kepmen LHK Nomor SK.651/Menlhk/Setjend/Kum.1/8/2016.

Mestinya, lanjut Kurniawan S, dua lembaga ini tidak dijadikan satu SKPA sebagai Dinas Kehutanan dan Lingkungan hidup. Bapedal Aceh sendiri memiliki tangung jawab yang tidak kecil. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi 450 industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Jumlah industri itu akan terus meningkat sejalan dengan kondusifnya iklim investasi di Aceh.

Sementara Dinas Kehutanan Aceh, menurut Pakar Hukum Lingkungan Unsyiah, Dr Yanis Rinaldi SH MHum, sudah sarat beban dalam pengelolaan kehutanan, yang sebelumnya beban kabupaten/kota kini menjadi kewenangan provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan. [] aceh.tribunews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.