Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, JAKARTA -- Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf meminta pimpinan PPATK yang baru untuk memperhatikan penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, di dalam tubuh PPATK, masih ada ketidak-sepakatan soal penanganan TPPU.

"Di internal PPATK banyak yang harus disamakan persepinya soal TPPU," ujar Yusuf saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Oktober 2016.

Yusuf menjelaskan, ketidak-sepakatan soal penanganan TPPU yang terjadi di internal PPATK adalah soal dari mana penanganan itu harus dimulai. Apakah dari hulu ke hilir atau menunggu ada tindak pidana baru kemudian dikembangkan.

"Itu harus disamakan persepsinya agar konsisten," ujarnya mengakhiri.

Hari ini Presiden Joko Widodo melantik dua pimpinan baru PPATK yaitu Ki Agus Ahmad Badaruddin sebagai Ketua dan Dian Ediana Rae sebagai Wakil Ketua. Ki Agus sebelumnya bekerja sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Keuangan sementara Dian terakhir bekerja sebagai Kepala Regional 1 Bank Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa keduanya ditunjuk berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan rekam jejak mereka itu. Harapannya, dari pengalaman itu, mereka bisa bekerja sama dan saling melengkapi dalam menelusuri atau mengusut rekening serta transaksi mencurigakan baik yang berkaitan dengan kejahatan terorisme, pencucian uang, maupun perpajakan. [] Tempo.co

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.