Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, Senin (24/10) melantik tujuh anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh di Gedung Utama DPRA.

Ketujuh anggota Komisioner KKR yang dilantik pada sidang Paripurna Istimewa DPRA itu adalah, Afridal Darmi SH LLM (Ketua), Muhammad MTA (Wakil Ketua), serta lima anggota yaitu Fajran Zein, Mastur Yahya, SH, MHum, Fuadi SHI MH, Evi Narti Zain SE, dan Ainal Madhiah STP.

Landasan hukum terbentuknya KKR berdasarkan amanah butir 2.3 MoU Helsinki yang menegaskan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi, ungkap gubernur.

Atas dasar kesepahaman tersebut di atas, kata Gubernur, nilai-nilai hak asasi manusia dimaksud ditransfer pada UU RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, maka dengan UU ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, dapat mempertimbangakan prinsip adat yang hidup dalam masyarakat, serta tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas dan biaya penyelenggaraan KKR di Aceh diatur dengan qanun Aceh, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Gubernur menyebutkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan, tugas fungsi dan kewenangan KKR Aceh, bukan sebagai tugas lembaga yudisial, melainkan sebagai lembaga independen untuk mengumpulkan kebenaran atas sesuatu pristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Lembaga ini juga bertugas melakukan rekonsiliasi untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa, dengan merekomendasikan kepada pemerintah dan pemerintah Aceh untuk dilaksanakan reparasi dalam bentuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Gubernur pun meminta anggota KKR Aceh, agar sebelum melaksanakan tugas, perlu melakukansosialisasi terkait tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga ini kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat Aceh.

Gubernur sangat mengharapkan, penyelenggara negara yang ada di Aceh dapat menyikapi dengan bijak dan arif kehadiran KKR ini di Aceh. “Jangan kita bersikap skeptis terhadap tujuan dari pembentukan komisi ini, karena pada prinsipnya ini adalah amanah untuk menindaklanjuti butir-butir Perjanjian Damai RI dengan GAM yang telah disepakati bersama,” ujarnya.

“Dengan menggunakan semangat perdamaian, mari kita laksanakan rekonsiliasi saling meminta maaf. Serta kepada korban kita santuni dan dikembalikan harkat martabat kemanusiannya, untuk dapat hidup dengan aman, nyaman, tenteram, serta bahagia dalam keluarga masing-masing,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah. [] aceh.tribunews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.