Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Seorang warga Aceh Tamiang, Sayed Zainal melaporkan Bupati Aceh Tamiang H. Hamdan Sati, ST yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilukada ke Panwaslih setempat, Jumat (28/10).

Laporan tersebut terkait dengan pelaksanaan mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan oleh Bupati Hamdan Sati pada Jum'at (14/10) lalu.

"Saya baru saja membuat laporan secara tertulis ke Panwaslih Aceh Tamiang terkait dugaan terjadinya tindak pidana pemilu oleh petahana, Hamdan Sati pada pelaksanaan mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang" tegas Sayed Zainal kepada TamiangNews.com, Jumat (28/10) di Karang Baru.

Menurutnya surat laporan tersebut bernomor: 01/L-P/10/2016, tertanggal 28 lOktober 2016 dan diterima oleh Zulfahar Faisal, SE. " Dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai Peraturan Bapilu RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilu (Pasal 1 Huruf 34)" jelas Sayed.

Sayed menambahkan H. Hamdan Sati sebagai Bupati Aceh Tamiang telah melakukan mutasi pada tanggal 14 Oktober 2016. Dalam hal ini berkaitan dengan ikut dan atau sudah ditetapkan sebagai Paslon.

"Hal ini ada hubungan hukum dan terikat dengan peraturan perundangan undangan, terutama UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 01 Tahun 2015 Tentang PERPPU UU Nomor 01 Tahun 2014", terangnya.

Sayed menerangkan bahwa laporan tertulis tentang dugaan terjadinya tindak pidana pemilu oleh petahana, ditembuskan ke sejumlah lembaga atau instansi, diantaranya ke KIP Aceh Tamiang, KIP Propinsi Aceh, Polres Aceh Tamiang, DPRK Aceh Tamiang, Plt Bupati Aceh Tamiang, Plt Gubernur Aceh, Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta serta ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Pelaksanaan mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III yang dilantik oleh Hamdan Sati, beberapa hari yang lalu terdapat kejanggalan, penyimpangan dan berpotensi melanggar peraturan serta terindikasi melakukan penyalah gunaan wewenang sebagai mengemban amanah pada jabatan bupati", tegas Sayed.

Buktinya, jelas Sayed, pada rapat pertimbangan yang diselenggarakan pihak Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Aceh Tamiang, yang diketuai oleh sekda Ir. Razuardi, MT, tertanggal 11 Oktober 2016 kemarin terkesan dipaksakan.

Pasalnya, Sekretaris Baperjakat Aceh Tamiang tidak hadir, dan Asisten Administrasi Umum, Amiruddin AR,SE, yang saat itu sedang dinas luar (DL) diduga tidak mengikuti rapat, namun pada berita acara tertera tanda tangan Amiruddin AR, yang dilakukan pada waktu berikutnya.

Pertimbangan dari Baperjakat Aceh Tamiang dibuat tanpa ada disertakan alasan dan pertimbangan teknis yang jelas. Uniknya lagi Bupati Hamdan Sati lebih awal mengajukan permohonan mutasi ke Mendagri, yakni tanggal 16 September 2016, sedangkan rapat pertimbangan dari Tim Baperjakat baru dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2016.

Surat persetujuan mutasi dari Mendagri yang bernomor: 820/3541/SJ, tertanggal 21 September 2016, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, seharusnya turut terbit surat dari selanjutnya dari Gubernur Aceh kepada Bupati Aceh Tamiang, namun surat tersebut belum ditemukan.

“Patut dicurigai bahwa mutasi sejumlah pejabat yang dilakukan oleh Hamdan Sati, pada tanggal 14 Oktober 2016 kemarin dilakukan tanpa mempertimbangkan masa jabatan prestasi, dan tanpa alasan verifikasi yang jelas dari Baperjakat, sehingga Hamdan Sati yang saat itu sebagai bupati dengan mudah menggunakan kewenangannya dengan cara melanggar peraturan dan perundang-undangan," ungkap Sayed Zainal.

Atas dasar itu, Sayed Zainal berharap kepada Panwaslih Aceh Tamiang agar segera memanggil Hamdan Sati sebagai pasangan calon nomor urut 2 (dua) untuk menjelaskan, mengklarifikasi serta menyampaikan dasar-dasar hukum terkait tahapan mutasi, termasuk mempertanggungjawabkan kewenangannya.

Untuk itu, sambung Sayed Panwaslih Aceh Tamiang harus segera memanggil Ketua Tim Baperjakat Aceh Tamiang, Ir. Razuardi, MT, dan mantan Kepala BKPP, serta unsur Baperjakat lainnya untuk menjelaskan dasar-dasar peraturan yang digunakan Bupati Aceh Tamiang dalam melakukan mutasi 14 Oktober 2016 kemarin.

Kemudian memanggil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimutasi oleh Bupati Aceh Tamiang, sesuai dengan nama-nama yang tertera dalam SK Mutasi, BKPP, 821.22/12/2016, dan BKPP 821.23/13/2016, tertanggal 13 Oktober 2016.

"Semua harus dipanggil dan apabila perlu, panggil juga pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan keahlian dibidang kepegawaian untuk sebagai saksi ahli di bidang pemerintahan. Jangan kita biarkan virus pembodohan terus tumbuh dan berkembang", tegas Sayed Zainal. [] TN-W-005

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.